Pekanbaru — Dua mahasiswa Pascasarjana Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), Tb. MA. Rahmatullah yang dikenal sebagai Mr Bee Lawyer dan Medy Susanto yang akrab disapa Bang Bob, sukses mempresentasikan hasil riset ilmiahnya dalam International Seminar on Social Sciences bertema “Sustainable Development Goals (SDGs) in Overcoming Poverty, Social Inequality, Peace, Security and Protecting the World Environment through Multidisciplinary Studies”.

Kegiatan ilmiah berskala internasional tersebut diselenggarakan pada Kamis, 19 Desember 2025, bertempat di Hotel Pangeran, Pekanbaru, dan dihadiri oleh akademisi, peneliti, serta praktisi dari berbagai perguruan tinggi nasional maupun internasional.

Dalam forum tersebut, Tb. MA. Rahmatullah dan Medy Susanto memaparkan hasil penelitian yang telah disusun dalam bentuk jurnal ilmiah berjudul “Sertifikasi Pohon Berusia Tua dan Pohon Pekarangan serta Pemberian Insentif bagi Pemilik sebagai Bentuk Imbal Jasa Adil bagi Penjaga Keberlanjutan Lingkungan Hidup.”

Disusun Sebelum Banjir Besar Sumatera, Menjadi Bukti Pentingnya Perlindungan Pohon

Menariknya, artikel ilmiah yang dipresentasikan dalam seminar internasional ini telah disusun dan disubmit beberapa bulan sebelum terjadinya banjir besar di wilayah Sumatera yang kemudian berdampak luas terhadap permukiman, infrastruktur, dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini bukan sekadar respons atas bencana, melainkan merupakan kajian akademik yang bersifat antisipatif dan preventif. Dalam jurnalnya, para penulis telah lebih dahulu menyoroti lemahnya perlindungan hukum terhadap pohon berusia tua dan pohon pekarangan, serta dampaknya terhadap menurunnya daya dukung lingkungan hidup.

“Banjir besar yang terjadi belakangan ini justru menguatkan argumentasi riset kami, bahwa hilangnya pohon-pohon tua dan ruang hijau di lahan privat berkontribusi langsung terhadap menurunnya kemampuan lingkungan dalam mengendalikan air dan menjaga keseimbangan ekosistem,” ujar Tb. MA. Rahmatullah dalam pemaparannya.

Dengan demikian, jurnal ini dapat dipandang sebagai bukti akademik awal (early academic evidence) bahwa perlindungan pohon—termasuk yang berada di pekarangan dan lahan milik pribadi—merupakan bagian penting dari strategi mitigasi bencana dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Sertifikasi Pohon sebagai Inovasi Hukum Lingkungan

Dalam presentasinya, kedua peneliti menekankan bahwa pohon berusia tua dan pohon pekarangan memiliki peran ekologis krusial, seperti menyerap karbon, menjaga kualitas udara, menahan limpasan air hujan, serta mempertahankan stabilitas tanah. Namun, kontribusi tersebut selama ini belum diakui secara hukum dan ekonomi, sehingga pemilik pohon kerap terdorong menebangnya demi kepentingan jangka pendek.

Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengusulkan sertifikasi pohon sebagai instrumen hukum inovatif yang memberikan status legal terhadap pohon tertentu berdasarkan usia, jenis, dan kontribusi ekologisnya. Sertifikasi tersebut dapat menjadi dasar pemberian insentif lingkungan, antara lain pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), subsidi perawatan pohon, hingga skema kredit karbon individual.

Selaras dengan Konstitusi dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Penelitian ini juga menegaskan bahwa gagasan sertifikasi pohon memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4), serta sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-13 tentang penanganan perubahan iklim dan tujuan ke-15 mengenai perlindungan ekosistem daratan.

Medy Susanto menambahkan bahwa Indonesia dapat belajar dari praktik internasional, seperti Heritage Tree Scheme di Singapura, Tree Preservation Order (TPO) di Inggris, dan Urban Forest Credit System di Amerika Serikat, yang terbukti mampu mengintegrasikan perlindungan lingkungan dengan insentif ekonomi bagi masyarakat.

Kontribusi Akademik bagi Kebijakan dan Mitigasi Bencana

Keikutsertaan Tb. MA. Rahmatullah dan Medy Susanto dalam seminar internasional ini tidak hanya menjadi capaian akademik, tetapi juga diharapkan dapat memberikan kontribusi konkret bagi perumusan kebijakan publik, khususnya dalam konteks mitigasi bencana dan perlindungan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat.

Melalui riset ini, keduanya mendorong pemerintah untuk menyusun regulasi teknis mengenai sertifikasi pohon di luar kawasan hutan negara, serta membangun skema imbal jasa lingkungan yang adil bagi masyarakat yang secara aktif menjaga pohon-pohon berusia tua dan ruang hijau pekarangan.

Peristiwa banjir besar di Sumatera menjadi pengingat bahwa kerusakan lingkungan bukan peristiwa tiba-tiba, melainkan akumulasi dari kebijakan yang abai terhadap perlindungan ekosistem. Dalam konteks tersebut, penelitian ini mempertegas bahwa sertifikasi pohon bukan sekadar wacana akademik, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlangsungan lingkungan hidup Indonesia.